Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan Pom Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang begitu penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ini memberikan keuntungan bagi suatu negara yang berpartisipasi di dalamnya namun di sisi lain ketidakseimbaangan ekspor dan impor juga memberikan dampak negatif tersendiri. Tingginya barang impor di peredaran memberikan dampak nyata seperti sepinya pasar tradisional dan lesunya penjualan produk lokal.

Salah satu faktor yang turut meningkatkan arus barang impor di Indonesia adalah kebijakan post border. Kebijakan ini dapat membuat barang impor lebih cepat keluar dari pelabuhan sebagai kawasan pabean. Akibatnya terjadi lonjakan arus barang masuk diantaranya adalah produk kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga(1). Lonjakan nilai impor dapat terjadi karena importir barang memanfaatkan kelemahan pengawasan di luar kawasan pabean melalui kebijakan post border. 

Atas arahan Presiden, pemerintah berencana melakukan percepatan untuk perlindungan terhadap produk lokal melalui pengetatan arus impor beberapa barang seperti obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik(2).  Untuk itu, Badan POM akan melakukan revisi Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Penyusunan rancangan peraturan telah selesai dilakukan, dan perlu melalui tahapan konsultasi publik. Kegiatan ini dilakukan untuk stakeholder BPOM yaitu asosiasi dan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dan juga kepada petugas BPOM di seluruh Indonesia.

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan Pom Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia akan diselenggarakan secara hybrid pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

Kegiatan ini mengundang seluruh pelaku usaha di bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis untuk bisa memberikan masukan / tanggapan atas rancangan peraturan yang telah disusun.