PerBPOM No. 21 tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

21

Peraturan Badan POM No. 21 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Peraturan ini mencabut PerBPOM No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Surat Edaran Legalisasi Dokumen Publik Asing

15

Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Supemen Kesehatan dan Kosmetik No. HK.07.4.41.09.22.15 tahun 2022 tentang Legalisasi Dokumen Publik Asing Dalam Rangka Pengajuan Registrasi Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan/atau Notifikasi Kosmetika. Surat Edaran ini sebagai instrumen hukum yang disusun oleh Badan POM dalam rangka mencegah stagnasi penyelenggaraan pelayanan registrasi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan/atau notifikasi kosmetika, khususnya terkait dengan legalisasi dokumen publik asing. Bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi importir di bidang obat tradisional, importir di bidang obat kuasi, importir di bidang suplemen kesehatan dan/atau importir di bidang kosmetika dalam rangka pemenuhan legalisasi dokumen publik asing sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan registrasi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan/atau notifikasi kosmetika

PerBPOM No. 10 tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik secara In Vivo

10

Peraturan Badan POM No. 10 tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik secara In Vivo, peraturan ini merupakan pedoman bagi evaluator BPOM dalam melakukan evaluasi kesesuaian pemenuhan aspek keamanan berdasarkan pembuktian ilmiah terhadap protokol Uji Toksisitas. dan acuan bagi pelaku usaha dalam mengajukan protokol Uji Toksisitas. Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Nonklinik secara In Vivo

PerBPOM No. 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

3

Peraturan Badan POM No. 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Regulasi ini mengatur mengenai persyaratan teknis klaim kosmetika meliputi klaim pada penandaan dan klaim pada iklan. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka PerBPOM No. 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PerBPOM No. 17 tahun 2022 tentang PA PerBPOM No. 23-2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

17

Peraturan Badan POM No. 17 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Bahwa dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dan mengingat bahwa beberapa ketentuan mengenai persyaratan teknis bahan kosmetika sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetika, maka disusunlan regulasi ini.

PerBPOM No. 19 tahun 2022 tentang Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan

19

Peraturan Badan POM No. 19 tahun 2022 tentang Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan. Regulasi ini merupakan pedoman dalam penentuan klaim suplemen kesehatan, meliputi prinsip Klaim, jenis-jenis Klaim manfaat Suplemen Kesehatan, dokumen pendukung Klaim, dan contoh Klaim yang sudah dikenal dan/atau terdaftar

Larangan Produksi dan Distribusi OT dan SM yang mengandung tanaman Ephedra

3961

Keputusan KaBPOM No HK.00.05.4.03961 Tahun 2001 tentang Larangan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang mengandung tanaman Ephedra

Larangan Produksi dan Distribusi OT & SM yang mengandung tanaman Aristolochia Sp

3960

Keputusan KaBPOM No HK.00.05.4.03960 Tahun 2001 tentang Larangan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang mengandung tanaman Aristolochia Sp

Larangan Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Makanan Mengandung Tanaman Kava-kava

2647

Keputusan KaBPOM No HK.00.05.4.02647 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Makanan Mengandung Tanaman Kava-kava

Perka BPOM No 1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran OT, OHT, dan Fitofarmaka

1384

Perka BPOM No HK.00.05.41.1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka

Peraturan Kepala BPOM No. 4556 tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Pedoman CPKB

4556

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.42.06.10.4556 tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Peraturan ini sudah tidak berlaku karena telah dicabut oleh Peraturan BPOM No. 31 tahun 2020

Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

1176

Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Permenkes 1175/MENKES/PER/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

1175

Permenkes 1175/MENKES/PER/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Perka BPOM No. 11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kometika

11983

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kometika. Peraturan ini telah diubah melalui Perka BPOM No.34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Perka BPOM No. 12123 tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk

12123

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk. Peraturan ini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan BPOM No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk