Jakarta, 4 Desember 2024 – Sebagai bagian dari upaya mewujudkan regulasi yang lebih baik di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik akan menyelenggarakan konsultasi publik secara hybrid, di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024.
Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM No.14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi CPOTB dan Rancangan Peraturan BPOM tentang Kajian Risiko Penggunaan Bahan Baku dalam Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Sediaan Tertentu Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023, telah menekankan pentingnya penerapan cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, termasuk sertifikasi bagi obat bahan alam. Peraturan ini memberi mandat kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan untuk menetapkan pedoman sertifikasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 419 ayat 2, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi obat bahan alam memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi.
Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Dit.Standardisasi OTSKK : "Kemudahan Pelayanan dalam Rangka Melayani Tanpa Pamrih (Mantap)" Tanggal 30 April 2024 Jam 08.00 wib-selesai
Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM terkait Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik Selasa, 5 Maret 2024 jam 09.00 WIB
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan BPOM tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Manfaat, Mutu, Penandaan, dan Iklan Hari/ Tanggal: Selasa, 14 November 2023 Jam: 09.00 WIB s.d selesai
Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM Di Bidang Kosmetik 1. Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika 2. Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika 3. Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika Jam: 09.00 WIB – 15.30 WIB hari/tanggal: Jumat, 10 November 2023
Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik Secara In Vivo dan Rancangan Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2023 (tentative) Pukul : 09.00 – 12.00 WIB
Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang begitu penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ini memberikan keuntungan bagi suatu negara yang berpartisipasi di dalamnya namun di sisi lain ketidakseimbaangan ekspor dan impor juga memberikan dampak negatif tersendiri. Tingginya barang impor di peredaran memberikan dampak nyata seperti sepinya pasar tradisional dan lesunya penjualan produk lokal.
Konsultasi Publik Rancangan Keputusan Kepala Badan POM RI Tentang Perubahan Bahan yang Diizinkan Dalam Kosmetik Hari/tanggal: Selasa, 29 Agustus 2023 Jam: 09.00 WIB – 12.00 WIB
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi serta isu terkini di bidang Kosmetika maka perlu dilakukan penyesuaian peraturan – peraturan yang ada dengan perkembangan tersebut. Salah satunya adalah adanya revisi pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.
Rancangan Peraturan Badan POM ini disusun untuk memberikan kemudahan, kepastian dan efisiensi kepada pelaku usaha dalam memperoleh informasi terkait metodologi pengujian farmakodinamik praklinik obat tradisional yang dapat digunakan dalam pembuktian khasiat secara ilmiah. Namun, regulasi ini tetap membuka peluang inovasi kepada pelaku usaha untuk dapat menggunakan metodologi lain berdasarkan referensi ilmiah yang sahih dan/atau metode yang tervalidasi setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Konsultasi Publik Rancangan PerBPOM tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 14 tahun 2017 tentang Dokumen Informasi Produk
Saat ini penyusunan peraturan revisi PerBPOM No. 17 tahun 2019 telah mencapai tahap akhir, dan kami bermaksud melakukan konsultasi publik. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam rangka penyusunan regulasi untuk menjamin mutu, manfaat dan keamanan produk sebelum dan selama di peredaran. Konsultasi publik ini, memberikan peluang kepada pihak pelaku usaha dan stake holder untuk berperan aktif dalam melakukan pembahasan regulasi yang akan disusun, sehingga nantinya mereka mampu memahami dan dapat menerapkan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Dalam kegiatan ini, para peserta konsultasi publik dapat melakukan diskusi dan memberikan masukan atas materi yang disampaikan, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan peraturan.
Badan POM memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Salah satu langkah konkritnya yakni melalui pengawasan kegiatan pembuatan dan peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dilakukan secara rutin maupun insidental.
Badan POM sebagai institusi yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, wajib melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan adalah salah satu komoditi yang berada dalam pengawasan Badan POM. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang obat kuasi sesuai dengan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
