SK Standard Pelayanan

2120

Surat Keputusan Direktur Standardisasi OTSKK No. HK.02.02.41.412.12.23.2120 TAHUN 2023 tentang Standar Pelayanan. Keputusan ini menggantikan Keputusan Direktur Standardisasi OTSKK Nomor HK.02.02.41.412.01.23.17 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Standar Pelayanan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

SK Ka BPOM No. 479 tahun 2023

479

Keputusan Kepala Badan POM No. 479 tahun 2023 tentang Perubahan Bahan yang diizinkan Dalam Kosmetik. Peraturan ini menetapkan perubahan atas daftar bahan yang diizinkan dengan pembatasan dan persyaratan; bahan pewarna yang diizinkan; bahan pengawet yang diizinkan dan bahan tabir surya yang diizinkan dalam kosmetik

PerBPOM No. 30 tahun 2023

30

Peraturan Badan POM No. 30 tahun 2023 tentang Pedoman Klaim Khasiat Obat Bahan Alam. Peraturan ini merupakan pedoman untuk memperoleh kesamaan pemahaman bagi Pelaku Usaha di bidang Obat Bahan Alam dan pengambil kebijakan di Badan POM dalam proses registrasi Obat Bahan Alam terkait Klaim Khasiat produk sesuai dengan jenis dan tingkat pembuktian klaim.

PerBPOM No. 29 tahun 2023

29

Peraturan Badan POM No. 29 tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam. Peraturan ini menggantikan Peraturan Badan POM No. 32 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Mutu Obat Tradisional. Persyaratan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam yang diatur dalam Peraturan Badan ini merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin edar Obat Bahan Alam

PerBPOM No. 28 tahun 2023

28

Peraturan Badan POM No. 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

SK BPOM No. 397 tahun 2023

397

Keputusan Kepala Badan POM No. 397 tahun 2023 tentang Daftar Periksa Pada Ruang Lingkup Dokumen Teknis dan Sarana Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Daftar Periksa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Format Daftar Periksa pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh Petugas BPOM

PerBPOM No. 25 tahun 2023

25

Peraturan Badan POM No. 25 tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata laksana Registrasi Obat Bahan Alam

PerBPOM No. 24 tahun 2023

24

PerBPOM No. 24 tahun 2023 tentang Persyararan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan. Peraturan ini mencabut PerBPOM No. 17 tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan

SK Menkes No. HK.01.07/Menkes/1904/2023

1904

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07.Menkes/1904/2023 tentang Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI. Terdapat penyesuaian waktu penerapan ambang batas 30% TDI (Tolerable Daily Intake) sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/158/2023 tentang Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI

SK Menkes No. HK.01.07/MENKES/158/2023

158

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/158/2023 tentang Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI. Terdapat penyesuaian pengujian cemaran etilen glikol dan dietilen glikol sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/14/2023 tentang Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI

PerBPOM No. 20 Tahun 2023

20

Peraturan Badan POM No. 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional. Peraturan ini mencabut PerBPOM No. 18 tahun 2021 tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional

Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

17

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

PerBPOM No. 17 tahun 2023

17

Peraturan BPOM No. 17 tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk. Peraturan ini mencabut Peraturan BPOM No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk

PerBPOM No. 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

16

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN

PerBPOM No. 22 tahun 2022

22

Peraturan Badan POM No. 22 tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan ini mencabut Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan