Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM telah melaksanakan Workshop Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK pada 30 April 2026 di BPOM, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari ACT Consulting dan diikuti oleh pegawai Direktorat Standardisasi OTSKK sebagai bagian dari upaya penguatan budaya kerja ASN dan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Workshop dilaksanakan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, refleksi, dan games kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai BerAKHLAK. Materi yang disampaikan meliputi tantangan ASN di era perubahan, penguatan mindset, motivasi kerja, penyelarasan nilai individu dan organisasi, serta implementasi nilai BerAKHLAK dalam pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan memperoleh respon sangat baik dari peserta dan dinilai bermanfaat dalam memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik.

Direktorat Standardisasi OTSKK BPOM menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Permohonan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat/Khasiat pada Kamis, 12 Februari 2026 secara hybrid, diikuti 40 peserta luring dan 325 daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dokumen permohonan kajian yang masih sering ditolak akibat ketidaklengkapan data. Dalam sambutannya, Direktur Standardisasi menegaskan bahwa kajian merupakan dasar ilmiah keputusan regulatori dan perlindungan masyarakat, sehingga data harus disusun sistematis dan dapat ditelusuri. Materi mencakup jenis kajian, persyaratan data keamanan, mutu, dan khasiat, serta kesalahan umum pengajuan. Diskusi berlangsung aktif, membahas kajian mandiri, referensi ilmiah, dan pembuktian klaim. Evaluasi menunjukkan dampak positif, dengan nilai rata-rata pre-test 7,45 meningkat menjadi 8,17 pada post-test, serta skor kepuasan 5,42 dari skala 6. Peserta mengusulkan bimtek rutin dan lebih spesifik per komoditi.

Badan POM melalui Direktorat Standardisasi OTSKK melaksanakan Sosialisasi PerBPOM No. 34 Tahun 2025 pada 26 Januari 2026 dengan 110 peserta luring dan 469 daring. Regulasi ini memperbarui tata laksana uji klinik dan menambahkan pedoman uji klinik kosmetik untuk mendukung inovasi pelaku usaha. Deputi II BPOM menegaskan bahwa uji klinik kosmetik bersifat sukarela, namun tetap diperlukan sebagai bukti ilmiah klaim produk. Pedoman disusun agar proses uji klinik lebih transparan, valid, dan sesuai kaidah ilmiah. Narasumber menjelaskan penambahan Lampiran 3A, diferensiasi risiko uji klinik, serta pengakuan data uji luar negeri. PERKOSMI mengapresiasi pelibatan industri dalam proses regulasi dan menilai dialog ini penting untuk kepatuhan dan inovasi. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat pemahaman dan implementasi regulasi sehingga industri mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing global.