Konsultasi Publik Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, 07 April 2026
BPOM akan menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2022 dan No. 7 Tahun 2023 guna menghimpun masukan dari pemangku kepentingan terkait penyempurnaan ketentuan registrasi suplemen kesehatan dan obat kuasi. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara hybrid pada hari Kamis, tanggal 6 November 2025. Peserta meliputi kementerian/lembaga, asosiasi industri, akademisi, organisasi profesi, LSM, dan UPT BPOM di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan regulasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis bukti, guna meningkatkan efisiensi registrasi, kepastian hukum industri, dan perlindungan masyarakat.
BPOM melalui Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik akan menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Keamanan Mutu Obat Bahan Alam pada Rabu, 5 November 2025 di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Badan POM, serta dapat diikuti secara hybrid. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dari pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, dan instansi terkait untuk menyempurnakan regulasi agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revisi mencakup penyempurnaan standar keamanan dan mutu bahan baku serta produk jadi, pengaturan batas residu, dan pembaruan metode uji.
BPOM menyelenggarakan Konsultasi Publik Peraturan di Bidang Kosmetik untuk membahas revisi Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik (TCPNK) dan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Revisi TCPNK menyederhanakan proses dengan menghapus kategori Kosmetik Lisensi, mengganti sertifikat merek dengan surat pernyataan bermeterai, menyeragamkan masa berlaku notifikasi menjadi 3 tahun, serta memperjelas alur rekomendasi dan sanksi administratif. Revisi CPKB menghadirkan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan sarana, alur proses yang lebih terstruktur, prosedur pengajuan ulang pasca-penolakan, dan sanksi baru berupa penutupan sementara akses daring. Konsultasi publik digelar 25 September 2025 secara hybrid dan menjadi kesempatan bagi pelaku usaha, regulator, dan akademisi untuk memberi masukan. Dokumen dan form masukan dapat diakses di bit.ly/KP-TCPNK . Partisipasi aktif diharapkan agar regulasi yang dihasilkan responsif, adil, dan mendukung pertumbuhan industri kosmetik.
BPOM mengadakan konsultasi publik Rancangan Peraturan tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebagai penyempurnaan PerBPOM No. 33 Tahun 2021. Rancangan ini memperkuat pengawasan berbasis risiko, menghapus persetujuan denah untuk mempercepat proses, serta memperjelas mekanisme verifikasi, inspeksi, dan perpanjangan sertifikat. Dokumen dapat diakses di https://bit.ly/KP-CPKB, dan masukan tertulis ditunggu hingga 26 September 2025. BPOM mengajak pelaku usaha dan asosiasi berpartisipasi aktif agar regulasi ini efektif melindungi masyarakat sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.
Jakarta, September 2025 – BPOM membuka konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik (TCPNK) untuk menggantikan PerBPOM No. 21 Tahun 2022. Rancangan ini memperluas definisi kosmetik dalam negeri dengan memasukkan produk antara, memperjelas jalur impor produk jadi dan ruahan, memperluas pengecualian notifikasi untuk penelitian/pameran, produk FTZ/KEK/TPB, serta parfum isi ulang, dan mempertegas prinsip satu nama kosmetik satu pemohon hanya untuk perusahaan terelasi. Ketentuan kontrak produksi luar negeri juga diperketat dengan pembuktian teknologi dan rencana alih teknologi. BPOM mengundang pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memberikan masukan paling lambat 21 September 2025. Rancangan dan format masukan dapat diakses melalui https://bit.ly/KP-TCPNK
Jakarta, 8 September 2025 – BPOM membuka konsultasi publik atas revisi Peraturan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan. Sesuai Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, masyarakat berhak menyampaikan pendapat, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Draft revisi ditayangkan di jdih.pom.go.id pada 4–10 September 2025. Pelaku usaha obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik diundang memberikan masukan tertulis melalui bit.ly/KP-PB10 paling lambat 12 September 2025. Partisipasi aktif pelaku usaha sangat penting agar regulasi yang dihasilkan melindungi masyarakat sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam
Dit. Standardisasi OTSKK Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan: Wujudkan Layanan Publik yang MANTAP Jakarta, 29 April 2025 – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) Badan POM akan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan pada hari Selasa, 29 April 2025, pukul 09.00–12.00 WIB.
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan BPOM terkait Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat (Substansi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) Hari Rabu, 12 Maret 2025. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menerapkan tiga pilar utama dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), salah satunya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan, baik dari segi keamanan, manfaat atau khasiat, mutu, hingga aspek penandaan, promosi, dan iklan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih terpadu dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif.
Dit. Standardisasi OTSKK akan Selenggarakan Konsultasi Publik untuk Regulasi Kosmetik Dalam upaya menyusun kebijakan yang transparan, dan aplikatif, Dit. Standardisasi OTSKK kembali akan menggelar kegiatan Konsultasi Publik pada Rabu, 11 Desember 2024. Acara ini akan membahas dua rancangan regulasi penting di bidang kosmetik, yakni Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik dan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
Jakarta, 4 Desember 2024 – Sebagai bagian dari upaya mewujudkan regulasi yang lebih baik di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik akan menyelenggarakan konsultasi publik secara hybrid, di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024.
Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM No.14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi CPOTB dan Rancangan Peraturan BPOM tentang Kajian Risiko Penggunaan Bahan Baku dalam Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Sediaan Tertentu Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023, telah menekankan pentingnya penerapan cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, termasuk sertifikasi bagi obat bahan alam. Peraturan ini memberi mandat kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan untuk menetapkan pedoman sertifikasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 419 ayat 2, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi obat bahan alam memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi.
Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Dit.Standardisasi OTSKK : "Kemudahan Pelayanan dalam Rangka Melayani Tanpa Pamrih (Mantap)" Tanggal 30 April 2024 Jam 08.00 wib-selesai
Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM terkait Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik Selasa, 5 Maret 2024 jam 09.00 WIB
