Kosmetik dan berbagai produk kecantikan illegal saat ini banyak tersebar di peredaran. Masyarakat semakin mudah menemukan produk kecantikan dengan bahan berbahaya baik melalui e-commerce ataupun pembelian melalui offline. Kandungan bahan berbahaya dalam kosmetik dapat mengancam kesehatan masyarakat karena memiliki risiko menyebabkan iritasi, sensitisasi, bahkan kanker beberapa efek kesehatan lainnya.
Maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak dan balita yang diduga karena adanya cemaran EG dan DEG pada obat sirup, menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan agar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, termasuk didalamnya pencegahan terhadap cemaran EG dan DEG sesuai persyaratan. Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan berperan untuk memastikan pencegahan kandungan cemaran EG dan DEG agar tidak melebihi batas ambang cemaran yang telah ditentukan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.
Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Senin, Tanggal 20 Maret 2023 Jam 08.30
Peraturan Badan POM No. 10 tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik secara In Vivo, peraturan ini merupakan pedoman bagi evaluator BPOM dalam melakukan evaluasi kesesuaian pemenuhan aspek keamanan berdasarkan pembuktian ilmiah terhadap protokol Uji Toksisitas. dan acuan bagi pelaku usaha dalam mengajukan protokol Uji Toksisitas. Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Nonklinik secara In Vivo
Pemanfaatan teknologi iradiasi dalam produksi obat bahan alam terutama untuk tujuan dekontaminasi mikroba dan pengawetan memperlihatkan perkembangan saat ini. Tingginya nilai cemaran mikroba merupakan salah satu penyebab obat bahan alam yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, diperlukan standar atau persyaratan yang dapat menjamin dosis iradiasi yang digunakan pada pengawetan obat bahan alam mampu menekan cemaran mikroba sekaligus mempertahankan mutu, keamanan, dan kadar zat aktif dalam obat bahan alam.
Salah satu peran Direktorat Standardisasi OTSKK dalam penanganan Pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui penerbitan buku saku yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dapat digunakan untuk memelihara kesehatan daya tahan tubuh sehingga masyarakat mampu menghadapi COVID-19. Buku ini terdiri dari beberapa seri, yaitu: Selenium, Zink, Probiotik, Vitamin D, Vitamin D, Vitamin E dan obat tradisional serta buku Pedoman Penggunaan Herbal & SK Dalam Menghadapi COVID-19.
Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Dit. Standardisasi OTSKK sejak tahun 2020, antara lain sosialisasi regulasi dan konsultasi publik. Dalam kegiatan tersebut kami menyediakan e-certificate bagi peserta kegiatan, yang dapat diunduh melalui tautan yang tersedia.
HAI Shadewa (Himpunan Aturan dan Informasi yang di Share Dengan WA) Layanan ini merupakan salah satu pengembangan inovasi dari Direktorat Standardisasi OTSKK yang bertujuan untuk memudahkan akses bagi pelaku usaha dan stake holder dalam mendapatkan peraturan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
