Kosmetik dan berbagai produk kecantikan illegal saat ini banyak tersebar di peredaran. Masyarakat semakin mudah menemukan produk kecantikan dengan bahan berbahaya baik melalui e-commerce ataupun pembelian melalui offline. Kandungan bahan berbahaya dalam kosmetik dapat mengancam kesehatan masyarakat karena memiliki risiko menyebabkan iritasi, sensitisasi, bahkan kanker beberapa efek kesehatan lainnya.

Sosialisasi Peraturan BPOM No.17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik Hari/Tanggal : Kamis, 21 September 2023 Waktu : 09.00 WIB – 12.00 WIB

Konsultasi Publik Rancangan Keputusan Kepala Badan POM RI Tentang Perubahan Bahan yang Diizinkan Dalam Kosmetik Hari/tanggal: Selasa, 29 Agustus 2023 Jam: 09.00 WIB – 12.00 WIB

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelaku usaha, pemangku kepentingan, petugas pemerintah (pengawas) serta elemen masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang rencananya akan dilaksanakan secara hybrid pada hari Selasa, 6 Juni 2023. Melalui kegiatan ini maka peserta sosialisasi juga dapat melakukan diskusi dan memberikan masukan atas materi yang disampaikan.

Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dalam rangka implementasi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hari/tanggal: Jumat, 12 Mei 2023 Jam: 09.00 WIB

Penerapan 2D Barcode dalam identifikasi produk memberikan kemudahan bagi petugas dalam melakukan identifikasi terkait legalitas produk serta dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan Brand Reputation. Penerapan 2D barcode di era digital yang begitu dinamis dan cepat dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi 2D Barcode di bidang obat dan makanan. Dalam hal ini, diperlukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan POM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak dan balita yang diduga karena adanya cemaran EG dan DEG pada obat sirup, menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan agar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, termasuk didalamnya pencegahan terhadap cemaran EG dan DEG sesuai persyaratan. Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan berperan untuk memastikan pencegahan kandungan cemaran EG dan DEG agar tidak melebihi batas ambang cemaran yang telah ditentukan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Senin, Tanggal 20 Maret 2023 Jam 08.30

Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan Senin, 13 Maret 2023

Dengan terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek CPOTB secara Bertahap dan Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan  diharapkan dapat memberikan dampak yang positif untuk Badan POM, pelaku usaha  baik di bidang obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan serta masyarakat luas.

Sosialisasi Hasil Sidang ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) dan ASEAN Cosmetic Committee (ACC) ke-34, 35 dan 36 Dalam Rangka Implementasi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hari Rabu, 1 Maret 2023 pukul 13.00 - 15.30 WIB.

Brainstorming Penyusunan Regulasi Di Bidang Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi serta isu terkini di bidang Kosmetika maka perlu dilakukan penyesuaian peraturan – peraturan yang ada dengan perkembangan tersebut. Salah satunya adalah adanya revisi pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Rancangan Peraturan Badan POM ini disusun untuk memberikan kemudahan, kepastian dan efisiensi kepada pelaku usaha dalam memperoleh informasi terkait metodologi pengujian farmakodinamik praklinik obat tradisional yang dapat digunakan dalam pembuktian khasiat secara ilmiah. Namun, regulasi ini tetap membuka peluang inovasi kepada pelaku usaha untuk dapat menggunakan metodologi lain berdasarkan referensi ilmiah yang sahih dan/atau metode yang tervalidasi setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.