Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Non Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi.

Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi.

Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman.

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPN dalam rangka Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation).

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPh dalam rangka Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation).

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya dalam rangka Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99); dan pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjianperjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang merupakan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Keija Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang teijangkau bagi masyarakat. Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berupa bantuan teknis penyiapan dan transaksi proyek Keijasama Pemerintah dan Swasta bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan untuk menghasilkan Bankable Business Case Project dan dapat mencapai Financial Close. Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).

Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Digunakan untuk mencatat pembayaran kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Peijanjian Keijasama dan sesuai dengan peraturan mengenai Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Keija Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Digunakan untuk mencatat pembayaran regres/tagihan Penjaminan kepada PJPK atas apa yang telah dibayarkan Penjaminan kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut {time value of money) sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Keija Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran kompensasi atas penugasan kepada PT Reasuransi Indonesia Utama untuk melaksanakan operasionalisasi Dukungan Loss Limit Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Digunakan untuk mencatat Pembayaran Selisih Harga Biodiesel dari dana APBN Rupiah Mumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Digunakan untuk mencatat Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti:
- ATK;
- Bahan cetakan;
- Alat-alat rumah tangga;
- dll

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa amunisi.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa Pita Cukai, Meterai dan Leges.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk proses produksi berupa bahan baku.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang dalam proses produksi.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan lainnya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang yang menghasilkan persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.

Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.

Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.

Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.

Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.

Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).

Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja imbalan yang diberikan kepada Inventor dari sebuah Invensi yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa {fee) Kustodian.

Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215.

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Cukup jelas.

- Pengeluaran pemilharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Stándar Biaya Umum.
Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan
- pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).

Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan peijanjian dan untuk mencatat biaya Iain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.

Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Negara/Lembaga lain yang memiliki transaksi sejenis. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamax, Methanol. Serta Belanja atas SPG (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkein untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidroulic, Petronas Gear, Sl^drol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, SheU Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Saphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di Luar Negeri. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.

Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan peijanjian dan untuk mencatat biaya Iain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Negara/Lembaga lain yang memiliki transaksi sejenis. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamax, Methanol. Serta Belanja atas SPO (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidroulic, Petronas Gear, Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Saphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPG ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di Luar Negeri. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.

Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan irigasi.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan jaringan.

Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan peijanjian dan untuk mencatat biaya Iain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya

Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memilki nilai sejarah.

Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/ pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenasah.

Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatanpelayanan masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya.

Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang di laksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:
a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota;
b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);
c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;
d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
Besaran nilai biaya oaket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta di biayai perjalanan dinas yang di tanggung oleh satker peserta meliputi:
a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota;
b) Biaya paket meeting (fullboard)
c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota;
d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/ pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenasah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.

Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.

Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.

Pengeluaran untuk pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.

Pengeluaran untuk memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.

Pengeluaran untuk pemeliharaan BMN BLU.

Pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU.

Digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang digunakan untuk pengelolaan Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya.

Belanja BLU yang digunakan dalam rangka pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang dibayarkan oleh Satker BLU dengan sumber dana dari PNBP BLU

Pengeluaran untuk keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU

Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan peijanjian dan untuk mencatat biaya Iain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan peijanjian dan untuk mencatat biaya Iain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan peijanjian dan untuk mencatat biaya Iain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.

Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia Jasa/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.

Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU Lain yang berada padaKementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

Digunakan untuk mencatat penyaluran dana program lingkungan hidup oleh BLU kepada penerima manfaat sesuai dengan mandat/perjanjian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Perjalanan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi BLU

Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi BLU

Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman BLU.

Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk pengadasin Barang berupa Gedung dan Bangunan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk gedung/bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk pengadaan Barang Fisik Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan Dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung Dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk gedung/bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya

Digunakan untuk mencatat Belanja bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan

Digunakan untuk mencatat Belanja bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Dekonsentrasi. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa jalan, irigasi, dan jaringan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk Rumah Aspirasi Anggota OPR. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk jasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan

Digunakan untuk mencatat Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

Digunakan untuk mencatat Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

Digunakan untuk mencatat Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia

Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).

Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola).

Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/ dipakai (swakelola).

Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).

Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap
digunakan/dipakai (swakelola).

Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).

Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangkapengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).

Cukup jelas.

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku peralatan dan mesin pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin siap digunakan.

Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kineija; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi

Cukup jelas.

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).

Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung dan Bangunan secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan gedung dan bangunan secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimun kapitalisasi.

Cukup jelas.

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.

Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jalana dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai.

Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan irigasi secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.

Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jaringan secara swakelola.

Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.

Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja Modal setelah perolehan irigasi yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.

Cukup jelas.

Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan.
Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga.
Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap
Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.

Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.

Cukup jelas.

Belanja Modal Tanah BLU.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU.

Belanja Modal Lainnya BLU.

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunaikan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Digunakan untuk mencatat Belanja Modal Lainnya BLU sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan surat Berharga lainnya.

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja kupon SBN pada Treasury Dealing Room.

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja bunga transaksi repo pada Treasury Dealing Room.

Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat perbendaharaan Negara.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas.

Digunakan untuk mencatat pembayaran kupon SBN Valas pada transaksi Treasury Dealing Room.

Digunakan untuk mencatat pembayaran bunga repo valas pada transaksi Treasury Dealing Room.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas.

Digunakan untuk pembayaran belanja bunga Obligasi Negara yang harus dibayar oleh pemerintah.

Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri.

Digunakan untuk mencatat Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara.

Dugunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang

Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Panjang.

Digunakan untuk mencatat pembayaran ImbalanSurat berharga Syariah Negara Jangka Pendek.

Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Pendek.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban LainnyaImbalan SPN Syariah.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas.

Digunakan untuk pembayaran belanja bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.

Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.

Digunakan untuk pembayaran belanja bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.

Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek.

Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Program.

Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Proyek.

Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadwalan kembali pinjaman.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri.

Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan surat perbendaharaan Negara.

Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara.

Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan obligasi Negara.

Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount obligasi.

Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas.

Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas.

Digunakan untuk pembayaran Discount Obligasi Negara Valas.

Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Obligasi Negara VaJas.

Digunakan untuk mencatat belanja yang timbul dari selisih lebih clean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN. Carrying value SUN ialah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara Valas.

Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang

Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang.

Digunakan untuk pembayaran Discount SPN Syariah

Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Discount SPN Syariah

Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas.

Digunakan untuk pembayaran Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas.

Digunakan untuk pembayaran Discount SPN Syariah Valas

Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Discount SPN Syariah Valas

Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas pinjaman perbankan.

Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai.

Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih basil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih basil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih basil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih basil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih basil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih basil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanab yaitu selisih basil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanab yaitu selisih basil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan elpiji.

Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi LGV yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan LGV

Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK dengan Harga Pokok Beras BULOG.

Digunakan untuk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).

Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.

Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Perawatan Beras

Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih, subsidi pangan dan subsidi listrik.

Digunakan untuk mencatat menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

Digunakan untuk mencatat menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsidi harga minyak goreng, berupa PPN penjualan minyak goreng yang ditanggung pemerintah, untuk mengendalikan harga minyak goreng agar teijangkau masyarakat.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia

Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. PELNl.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indonesia

Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada TVRI.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada BULOG.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya.

Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bantuan uang muka yang hams dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana penyalur bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pel^sana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti RalQ^at-Transmigrasi.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pel^sana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang hams dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit pemilikan mmah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi Bunga yang dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program eks KLBl.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program Biofuel (Revitalisasi Perkebunan).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar oleh
pemerintah kepada BankPel^sana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.

Digunakan untuk mencatat pembayaran subsidi imbalan jasa penjaminan KUR
kepada lembaga penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Klaim Resiko yang hams dibayar pemerintah kepada Pemsahaan Penjaminan terhadap Penyaluran KKP (KKP).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Pemberian Pinjaman Kepada Pengusaha NAD dan Nias.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang hams dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Subsidi Resi Gudang.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi intemasional.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi dalam rangka Penanganan Pandemi COVlD-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVlD-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bantuan uang muka yang hams dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana penyalur bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang hams dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit pemilikan mmah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang hams dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit usaha rakyat dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan pemndangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 termasuk untuk PPh Pasal 21 DTP dan PPh Final UMKM DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Lembaga Penyalur Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN terhadap Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi imbal jasa penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada PT Jgimkrindo, PT Askrindo, LPEI dan/atau PTPII sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara atas pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 termasuk PPN DN DTP dan PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Pupuk pada BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi pajak berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19

Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah.

Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.

Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.

Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.

Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk pengeluaran penyaluran Hibah Pariwisata dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah penerima Hibah.

Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya yang terkait dengan pendapatan dan belanja hibah baik DN/LN. Biaya-biaya dimaksud antara lain banking commission, bank chargers dan fee lainnya. Akun ini hanya digunakan pada BA Es 999.02 (Pengelolaan Hibah).

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang diarahkan untuk menjadikan
warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. Penggalian potensi dan sumber daya;
3. Penggalian nilai-nilai dasar;
4. Pemberian akses; dan/atau
5. Pemberian bantuan usaha.

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. Penggalian potensi dan sumber daya;
3. Penggalian nilai-nilai dasar;
4. Pemberian akses; dan/atau
5. Pemberian bantuan usaha.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. Penggalian potensi dan sumber daya;
3. Penggalian nilai-nilai dasar;
4. Pemberian akses; dan/atau
5. Pemberian bantuan usaha. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatein aset dalam akuntansi dan pelaporan

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1. bantuan langsung;
2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
3. penguatan kelembagaan.
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak.
- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1. bantuan langsung;
2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
3. penguatan kelembagaan.
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak.
- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1. bantuan langsung;
2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
3. penguatan kelembagaan.
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- Penyuluhan dan bimbingan sosial
- Pelayanan sosial;
- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- Penyuluhan dan bimbingan sosial
- Pelayanan sosial;
- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:
- Penyuluhan dan bimbingan sosial;
- Pelayanan sosial;
- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan
serta tempat hunian;
- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Santunan duka cita;
- Santunan kecacatan.

Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Santunan duka cita;
- Santunan kecacatan.

Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Santunan duka cita;
- Santunan kecacatan.
Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVlD-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVlD-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVlD-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekat6in beban dalam akuntansi dan pelaporan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang sifatnya darurat. Bagian Anggaran 999.08 (BA Belanja Lainnya).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.

Digunakan untuk mencatat pembayaran selisih harga beras PNS/TNl/POLRl bila teijadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG.

Pengeluaran yang diberikan kepada Departemen Keuangan untuk membiayai kenaikan harga tanah pada saat pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro.

Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan.

Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Risiko Lifting

Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Lainnya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik).

Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Beras Pemerintah.

Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Benih Nasional.

Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian.

Digunakan untuk mencatat Belanja Operasional Kegiatan SKK Migas.

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).

Pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan survey yang dilakukan oleh pihak ketiga oleh Kementerian Negara/ Lembaga tertentu yang khusus dilakukan untuk keperluan tugas pokok fungsinya termasuk proses pengalihan ilmu/pembelajaran pada SDM K/Lyang bersangkutan dalam rangka survei tersebut.

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank Operasional atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (fee) Bank Kustodian

Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog.

Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya.

Digunakan untuk mencatat luran Pemerintah ke Lembaga Intemasional

Digunakan untuk mencatat Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua

Digunakan untuk mencatat pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga.

Digunakan untuk mencatat pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda.

Digunakan untuk mencatat rugi selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.

Pengeluaran yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.

Digunakan untuk mencatat Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum.

Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain BUN Lainnya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Selisih Harga SBN

Digunakan untuk mencatat Belanja karena Selisih Kurs Satker Perwakilan Rl/ Atase Teknis yang dialokasikan dari BA 999.08 (Belanja Lainnya).

Digunakan untuk mencatat Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga.

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana

Digunakan untuk mencatat pembayaran Bantuan luran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekeija Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas 111 sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi luran Peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan, luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta bukan Pekeija Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas 111, Dan Bantuan luran Bagi Peserta Pekeija Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekeija Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas 111 Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Program Kartu Prakeija yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Pengembangan Kompetensi Keija melalui Program Kartu Prakeija dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran Dana Bantuan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan dampak pandemi COVID-19 termasuk pemberian bantuan pembayaran tagihan listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial.

Selisih negatif transaksi belanja dalam valuta asing antara antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda serta selisih dari Exotic Currency.

Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan.

Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan.

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional PNS.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan kemahalan PNS.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28- 05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02- 12-1987 No. SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Kaiya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Saijana PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.

Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan Search and Rescue untuk Pegawai Negeri Sipil.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN)

Digunakan untuk mencatat penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN).

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN).

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN).

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN).

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur lokal staff.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.

Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNS yang telah lulus ujian sertifikasi guru dan mendapatkan NIRG (Nomor Induk Registrasi Guru).

Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi dosen PNS yang telah lulus ujian sertifikasi dosen.

Digunakan untuk pembayaran tunjangan kehormatan profesor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Digunakan untuk Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen PNS.

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim.

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan fungsional PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura untuk PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kemahalan PNS TNI Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik) untuk PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang makan PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi keija PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selam ini berdasarkan SE DJA tanggal 28- 05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02- 12-1987 No. SE 83-/A. 198/1987.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Saijana PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Medis PNS TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.

Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan Umum PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan dosen PNS TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar PNS TNI/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/ POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. P0I/I6/X/2OOI

Digunakan untuk mencatat pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang makan TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjanggin anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Babinsa TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan brevet TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan keterampilan khusus TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau terkecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Medis TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNI/POLRI sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.

Santunan yang diberikan kepada anggota TNI yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Anggota POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan dosen TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar TNl/Polri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok pejabat Negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anak pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayargin tunjangan PPh pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan komunikasi intensif pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang kehormatan pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan paket harian pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat Negara.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara.

Untuk pembayaran tunjangan pejabat KPK seperti fasilitas yang diterima.

Digunakan untuk mencatat Belanja atas tunjangan penghasilan untuk Pejabat Negara (TPPN).

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW).

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Digunakan untuk mencatat pembayaran Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.

Digunakan untuk mencatat pembayaran Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Wakil Menteri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga penyuluh non PNS, termasuk tunjangan penyuluh agama non PNS.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS termasuk tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional.

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok PPPK.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok PPPK.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PPPK.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PPPK.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan struktural PPPK.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional PPPK.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan kemahalan PPPK.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para PPPK sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PPPK.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi keija PPPK sebagaimana yang berlaku bagi PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No.SE 74/A.23/1893, tgl 15- 11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No.SE 83-/A. 198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekeijaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Keija di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PPPK

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PPPK yang bertugas/bekerja di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PPPK sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.

Digunakan untuk pembayaran honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan.

Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.

Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur PPPK termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.

Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.

Belanja pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS TNI/Kemhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Kemhan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Eks Pegadaian dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun Prajurit TNI dan uang tunggu bagi Prajurit TNI yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun anggota Polri dan uang tunggu bagi anggota Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Pejabat Negara yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Hakim yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

Belanja dalam rangka pembayaran pensiun eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api sebagai pelaksanaan dari PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia.

Digunakan untuk pembayaran tunjangan veteran RI.

Digunakan untuk pembayaran Dana Kehormatan Veteran.

Digunakan uintuk pembayaran tunjangan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability ( kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai

Digunakan untuk pembayaran luran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS.

Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara.

Digunakan untuk pembayaran luran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Penerima Pensiun.

Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/Kemhan.

Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri.

Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Penerima Tunjangan Veteran yang ditanggung pemerintah pusat.

Digunakan untuk mencatat belanja katastropik.

Digunakan untuk mencatat Belanja Program Jaminan Kecelakaan Keija Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.

Digunakan untuk mencatat Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.

Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Non Tuvet yang ditanggung pemerintah pusat.

Digunakan untuk pembayaran cadangan peruhahan sharing kepada pegawai.

Digunakan untuk mencatat pembayaran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat bagian Pemerintah Pusat selaku Pemberi Kerja

Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain :
- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat
kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.
- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekeijakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.

Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan.

Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan bahan makanan/ minuman/ obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.

Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan keija seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan keija (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Operasional Satuan Keija merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honomya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.

Digunakan untuk mencatat Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Republik Indonesia di Luar Negeri yang tidak menghasilkan barang persediaan.

Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/ Lembaga.

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :
- Konsumsi/bahan makanan;
- Dokumentasi;
- Spanduk;
- Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.

Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan keijasatuan keija yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggsiran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat). Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada seluruh Kementerian/ Lembaga.

Digunakan untuk mencatat biaya yang diperlukan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) untuk operasional penyelenggaraan pembayaran dana belanja Pensiun.

Digunakan untuk mencatat Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Digunakan untuk mencatat belanja atas denda keterlambatan pembayaran atas tagihan kepada negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Negara atas Tagihan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Belanja Negara.

Digunakan untuk mencatat belanja sebagai akibat kewajiban pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk penarikan dana PHLN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada pemberi PHLN.

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang non operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.

Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang non operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian beasiswa Non PNS dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.