Konsultasi Publik Peraturan Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik

Tugas BPOM berdasarkan Peraturan Presiden adalah melakukan pengawasan, salah satunya pengawasan kosmetika. Pengawasan dilakukan secara pre-market dan postmarket. Dalam pre-market, pengawasan mulai dilakukan ketika pemohon berupa industri kosmetika (melalui pemeriksaan untuk memperoleh sertifikat CPKB atau Surat keterangan penerapan CPKB), importir ataupun usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak (melalui pemeriksaan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi) akan mengajukan pendaftaran pemohon notifikasi, dilanjutkan dengan melakukan pengajuan notifikasi kosmetika hingga mendapatkan izin edar berupa notifikasi. Dalam post-market, Pengawasan dilakukan dalam hal kepatuhan dan kesesuaian terhadap peraturan serta keamanan produk. BPOM juga melakukan pemberdayaan masyarakat untuk selalu menggunakan kosmetika yang aman, bermutu dan bermanfaat.

Kosmetika merupakan salah satu komoditi penyumbang terbesar keberadaan sampah plastik. Untuk itu, dalam menjalankan bisnisnya, beberapa produsen kosmetika telah mengembangkan inovasi dalam rangka mengurangi dampak sampah plastik terhadap lingkungan, salah satunya melalui kosmetika metode isi ulang (cosmetics refilling).

Dalam rangka mendukung diversifikasi model bisnis penjualan kosmetika ramah lingkungan berupa fasilitas pengisian ulang kosmetika yang sejalan dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik serta mengedepankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif terhadap kosmetika di fasilitas isi ulang Kosmetika. Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar berupa nomor notifikasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi serta isu terkini di bidang Kosmetika maka perlu dilakukan penyesuaian peraturan – peraturan yang ada dengan perkembangan tersebut. Salah satunya adalah adanya revisi pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. Revisi tersebut diantaranya untuk memperjelas bentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas, memperjelas persyaratan penanggung jawab teknis, memperjelas pengawasan produksi dan peredaran kosmetika, memperjelas tanggung jawab pemilik sarana, dan pengaturan terhadap Kosmetika di fasilitas isi ulang Kosmetika.

Dengan telah disusunnya rancangan revisi Peraturan BPOM tersebut, maka perlu dilakukan konsultasi publik kepada asosiasi dan pelaku usaha di bidang kosmetika serta kepada petugas BPOM di seluruh Indonesia. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sebagai salah satu unit di BPOM yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi Kosmetika bermaksud melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan BPOM Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika