Konsultasi Publik Rancangan PerBPOM tentang Perubahan atas PerBPOM No. 17 tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan

Trend penggunaan Suplemen Kesehatan di masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan akibat meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara kesehatan. Berdasarkan Survei Neurosensum, 73% masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi Suplemen Kesehatan saat masa Pandemi. Industri Suplemen Kesehatan pun mengalami pertumbuhan pesat, tercatat peningkatan 12,1% pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lebih dari dua dekade.

Sejalan dalam hal tersebut, mutu Suplemen Kesehatan menjadi sangat penting dalam rangka memberikan jaminan bahwa produk aman dan layak dikonsumsi. Persyaratan mutu menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi untuk semua produk Suplemen Kesehatan yang akan diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada tahun 2019 Badan POM telah mengeluarkan Peraturan Badan POM No. No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan telah diundangkan pada tanggal 29 Juli 2019. Sejak peraturan ini diundangkan dan diimplementasikan, terdapat kendala yang disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam penerapannya. Permasalahan-permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti melalui rapat-rapat pembahasan yang dilakukan sepanjang tahun 2021-2022.

Seluruh kesepakatan memerlukan wadah regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan perubahan regulasi yang secara jelas memberikan pengaturan dengan lebih tepat untuk Suplemen Kesehatan sehingga persyaratan mutu sebagai prasyarat sebelum mengedarkan produk hingga dikonsumsi oleh masyarakat dapat dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Selain itu juga, regulasi yang selalu update sesuai dinamika yang ada, akan menjadi acuan bagi tenaga pengawas melakukan pengawasan produk Suplemen Kesehatan yang beredar aman dan bermutu.

Penyusunan standar berupa peraturan ini juga merupakan implementasi dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana peraturan yang disusun merupakan penjabaran dari UU Cipta Kerja dan menjadi pedoman atau acuan dalam kemudahan perizinan berusaha

Saat ini penyusunan peraturan revisi PerBPOM No. 17 tahun 2019 telah mencapai tahap akhir, dan kami bermaksud melakukan konsultasi publik. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam rangka penyusunan regulasi untuk menjamin mutu, manfaat dan keamanan produk sebelum dan selama di peredaran. Konsultasi publik ini, memberikan peluang kepada pihak pelaku usaha dan stake holder untuk berperan aktif dalam melakukan pembahasan regulasi yang akan disusun, sehingga nantinya mereka mampu memahami dan dapat menerapkan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Dalam kegiatan ini, para peserta konsultasi publik dapat melakukan diskusi dan memberikan masukan atas materi yang disampaikan, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan peraturan.

Konsultasi publik atas rancangan peraturan ini rencangannya akan kami laksanakan secara hybrid, pada tanggal 6 Oktober 2022. Kami mengundang Bapak / Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebur secara daring, dan bila Bapak / Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mendaftar melalui tautan yang tersedia di bawah ini.