Konsultasi Publik Rancangan Revisi Peraturan BPOM terkait Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

Bahan kosmetik merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan keamanan, kemanfaatan dan mutu kosmetik. Perkembangan ilmu pengetahuan terkait bahan kosmetik terjadi dengan cepat, baik dari segi inovasi bahan maupun dari segi profil keamanan bahan. Untuk mendukung upaya inovasi dan pengembangan produk serta pengawalan terhadap kesehatan masyarakat maka diperlukan adanya penyesuaian dengan persyaratan teknis bahan kosmetik.

Perkembangan isu keamanan bahan kosmetik yang dinamis selalu dibahas dalam sidang ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) yang dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun dan hasilnya diakomodir menjadi perubahan terhadap Annexes ASEAN Cosmetic Directive (ACD). Dengan adanya perubahan terhadap Annexes ACD maka BPOM perlu melakukan tindak lanjut berupa transposisi perubahan tersebut ke dalam regulasi nasional sehingga persyaratan teknis bahan kosmetik yang telah disepakati di ASEAN dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha di Indonesia.

Dalam hal ini, diperlukan penyesuaian terhadap regulasi bahan kosmetik yang telah diundangkan sebelumnya diantaranya Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, dan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 479 tentang Perubahan Bahan yang Diizinkan dalam Kosmetik untuk disesuaikan dengan perubahan Annexes ACD serta perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dan teknologi di bidang kosmetik.

Selain itu, dalam penerapan aspek Good Regulatory Practices (GRP), setiap peraturan yang baru disusun harus disebarluaskan salah satunya melalui konsultasi publik kepada akademisi, pelaku usaha dan asosiasi di bidang kosmetik, lintas sektor, organisasi profesi, dan juga petugas Badan POM di seluruh Indonesia. Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan tanggapan terkait rancangan peraturan tersebut kepada pihak terkait.

Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan secara hybrid, pada Selasa, 5 Maret 2024, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan/ tanggapan terkait Rancangan Revisi Peraturan tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik kepada akademisi, pelaku usaha dan asosiasi di bidang kosmetik serta UPT BPOM di seluruh Indonesia, sehingga masukan/ tanggapan ini dapat disesuaikan dengan rancangan peraturan yang disusun serta dapat diterapkan dengan baik apabila peraturan tersebut sudah diberlakukan.