Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik

Kosmetik sebagai salah satu komoditi yang diawasi oleh Badan POM merupakan kategori produk yang perkembangannya sangat pesat. Kosmetik dapat dijual bebas dan diminati hampir semua kalangan gender, usia, dan status sosial. Pesatnya perkembangan tersebut tentunya harus diiringi dengan pengawasan yang komprehensif sehingga masyarakat terlindungi dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Pengawasan secara komprehensif tersebut tentunya meliputi pengawasan tehadap fasilitas pembuatan dan fasilitas distribusi kosmetik agar menjamin dan memastikan pelaku usaha telah menerapkan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu dalam pembuatannya serta pengawasan peredaran kosmetik agar mengedepankan kelestarian lingkungan yang keberlanjutan.

Pengaturan mengenai pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, namun kini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetik sehingga perlu diganti. Hal-hal yang sebelumnya telah diatur seperti tata laksana pengawasan baik berupa pengawasan terhadap fasilitas pemilik nomor notifikasi maupun fasilitas distribusi dan pemeriksaan terhadap produk kosmetik, tanggung jawab pemiliki sarana, pelaksanan pengawasan oleh petugas BPOM serta sanksi tetap ada dan juga ditambahkan beberapa norma terkait pengawasan kosmetik isi ulang (cosmetic refilling) serta kewajiban importir dan usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi sehingga pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administatif.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Badan POM tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha di bidang kosmetik, petugas BPOM di seluruh Indonesia serta stake holder terkait untuk penyamaan persepsi serta mempermudah pemahaman sehingga norma yang diatur di dalamnya dapat diimplementasikan di lapangan. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai salah satu unit di BPOM yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kosmetik bermaksud melakukan Sosialisasi terhadap Peraturan Peraturan BPOM No 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Selain itu, sosialisasi ini juga dilakukan dalam rangka implementasi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.