Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan

Perkembangan ilmu pengetahuan, pembaharuan dan inovasi, serta perubahan lingkungan dinamis menyebabkan terdapat standar, mutu, dan persyaratan yang tidak sesuai dengan kondisi terkini, sehingga perlu direspon dengan kebijakan/peraturan yang selaras, antara lain terkait bentuk sediaan baru (oral gel, lembar film, nano partikel) dan ambang batas penggunaan bahan tambahan untuk produk Suplemen Kesehatan.

Sejak Peraturan Badan POM No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan diundangkan dan mulai diimplementasikan pada tanggal 29 Juli 2019, terdapat kendala yang disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam penerapannya. Kendala yang ditemukan diantaranya terkait ketentuan pada Lampiran III yang mengatur batasan dosis maksimal bahan tambahan yang dapat digunakan dalam Suplemen Kesehatan.

Permasalahan yang mengemuka terutama terkait dengan batas maksimal bahan tambahan yang ditetapkan terlalu kecil sehingga sulit dipenuhi pada saat melakukan pengembangan produk dan ditemukan beberapa kasus produk suplemen kesehatan tidak memenuhi persyaratan karena penggunaan bahan tambahan yang melebihi ketentuan.

Untuk mengakomodir inovasi/perubahan yang ada serta mengatasi kendala yang terjadi maka perlu dilakukan revisi/perubahan peraturan yang mendukung kemudahan bagi pelaku usaha dengan tidak mengesampingkan jaminan keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk. Untuk itu Badan POM telah menerbitkan Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan.

Dengan terbitnya Peraturan Badan POM tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada stakeholder BPOM yaitu asosiasi, pelaku usaha dan lintas sektor di bidang suplemen kesehatan serta kepada petugas BPOM di seluruh Indonesia. Sosialisasi yang akan dilaksanakan secara secara hybrid pada hari Rabu, 7 Februari 2024, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi terkait Peraturan BPOM No 24 Tahun 2023 sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dalam membuat produk yang aman, bermutu dan bermanfaat sesuai peraturan perundang undangan dan menjadi acuan bagi petugas BPOM dalam melakukan pengawasan.