Sosialisasi PerBPOM No. 28 tahun 2023

Dalam rangka melindungi industri dalam negeri dan UMKM dari maraknya produk-produk impor, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang dilakukan adakan dengan memperketat arus masuk barang impor dan merombak sejumlah aturan terkait tata niaga impor di dalam negeri.

Pemerintah sepakat memperketat arus masuk barang impor melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan mengubah pengaturan tata niaga impor dari post border menjadi border untuk 8 komoditas termasuk obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan mekanisme pemasukan untuk komoditi Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi dari post border menjadi border, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia dan sekaligus revisi Keputusan Kepala Badan POM Nomor 247 tahun 2022 tentang Daftar Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Indonesia.

Dengan terbitnya peraturan Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2023, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada stakeholder BPOM yaitu asosiasi, pelaku usaha dan lintas sektor di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik serta kepada petugas BPOM di seluruh Indonesia.

Sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi terkait Peraturan BPOM No 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia dan Keputusan Ka Badan POM No. 456 Tahun 2023 Tentang Daftar Obat Dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Indonesia kepada pelaku usaha dan asosiasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di seluruh Indonesia sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dalam mengedarkan produk yang aman, bermutu dan bermanfaat sesuai peraturan perundang undangan dan menjadi acuan bagi petugas BPOM dalam melakukan pengawasan.