Forum Konsultasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, Badan POM merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Salah satu kegiatan pengawasan melalui kegiatan pelayanan publik seperti penerbitan izin edar dan sertifikat, pengujian produk, serta konsultasi terkait obat dan makanan agar produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, adil, transparan dan akuntabel, Badan POM telah menerbitkan Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selain itu, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan POM menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di Hotel Santika Harapan Indah, Bekasi, Senin (20/3/2023).

Forum tersebut dihadiri secara hybrid (luring dan daring) oleh pelaku usaha dan asosiasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen dan Kosmetik, organisasi profesi, perguruan tinggi, Kementerian/Lembaga, masyarakat dan perwakilan LSM, media massa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Forum Komunikasi Publik dilaksanakan sebagai bentuk mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra Reri Indriani, Apt, M.Si menyampaikan, bahwa unit pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua mitra termasuk masyarakat melalui dialog/komunikasi yang intens dengan penerima layanan sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan penerima layanan.

Dr. Ria Christine Siagian, S.Si, Apt, M.Sc selaku Plt. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dalam paparannya menjelaskan tentang standar pelayanan dan lingkup pelayanan publik berupa pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetika dan obat bahan alam Indonesia serta layanan konsultasi norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika.

Dalam Forum Konsultasi Publik ini juga dipaparkan mengenai Mekanisme/alur Layanan Pengkajian dan Konsultasi di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik oleh Ketua Tim Kajian Obat Tradisional dan Obat Bahan Alam serta Ketua Tim Sosialisasi Standar Kosmetik.

"Kami mengharapkan dari kegiatan Forum Komunikasi Publik ini akan dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan/masyarakat dan membantu aparat pengawasan dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel," kata Dr. Ria Christine Siagian.

Forum konsultasi publik ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu dan Obat Tradisional, Dwi Ranny Pertiwi Zarman, Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia, Dra. Ida Nurhayati dan Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI), Ayu Puspitalena.